Istana Ungkap 4 Korporasi Diselidiki Terkait Karhutla Kalbar

Empat Korporasi Masuk Radar Penyelidikan Karhutla di Kalimantan Barat

Jurnalnaya.com – Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Kepala Sekretariat Presiden, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa empat korporasi kini tengah menjalani proses penyelidikan terkait insiden pembakaran di wilayah tersebut.

“Yang tadi dilaporkan ada empat korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan,” kata Prasetyo, dikutip dari Breaking News Metro TV, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Presiden Prabowo Tegaskan Sikap Tegas

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menaruh perhatian khusus terhadap indikasi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak korporasi. Dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Sabtu, 22 Agustus 2026, Kepala Negara menyatakan bahwa pemerintah akan menempuh dua jalur secara paralel: penguatan pengendalian kebakaran di lapangan serta penegakan hukum bagi pihak yang terbukti membakar secara disengaja.

“Harus kita tindak ya, akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan,” kata Prabowo.

Jangkauan Penegakan Hukum Meluas

Prasetyo menambahkan bahwa sanksi hukum tidak terbatas pada perusahaan yang terbukti menjadi sumber kebakaran. Individu yang kedapatan memberi instruksi atau perintah untuk membakar lahan juga berada dalam jangkauan tindakan hukum.

“Yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran itu harus ditindak, baik perorangan maupun korporasi-korporasi, maupun individu-individu atau siapa pun yang memberikan arahan, atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar,” kata Prasetyo.

Terkait konsekuensi bagi korporasi yang terbukti melanggar, Prasetyo menyatakan pemerintah tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha.

“Kalau ditemukan pelanggaran kita tidak akan ragu-ragu dan akan kita tindak dan sampai kepada ada kemungkinan dicabut izinnya,” kata Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto saat meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Foto: BPMI Setpres.