KSP: Penanganan Karhutla Harus Cepat dan Tegas

KSP Tekankan Penanganan Karhutla Tanpa Toleransi bagi Pelanggar

Jurnalnaya.com – KSP – Kementerian Lingkungan Hidup baru-baru ini mengidentifikasi sekitar 335 pemegang konsesi di wilayah Sumatra dan Kalimantan yang kawasan konsesinya terindikasi memiliki titik api. Total luas lahan yang terbakar mencapai hampir 85 ribu hektare. Data tersebut menjadi sorotan dalam pernyataan resmi Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026, sebagaimana dilansir Antara.

Tindak Tegas Sesuai Arahan Presiden

Dudung menegaskan bahwa respons terhadap kebakaran hutan dan lahan wajib bersifat cepat, terkoordinasi, serta tegas terhadap siapa pun yang melanggar ketentuan hukum. Penegasan itu, menurutnya, merupakan pelaksanaan langsung dari perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum harus ditindak tegas.”

Dampak Kesehatan bagi Masyarakat

Menurut Dudung, asap karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan dan keselamatan warga. Kelompok paling rentan—terutama anak-anak dan lanjut usia—menjadi korban utama paparan kabut, meskipun seluruh lapisan masyarakat turut terdampak.

“Karhutla menyebabkan gangguan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kabut asap berdampak pada anak-anak dan lansia khususnya, serta seluruh lapisan masyarakat umumnya.”

Pemeriksaan terhadap Korporasi di Kalimantan Barat

Pemerintah tengah menjalankan penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan di Kalimantan Barat yang diduga terkait dengan peristiwa kebakaran lahan. Dudung mengingatkan agar publik tidak memberikan vonsi sebelum seluruh proses pemeriksaan dan mekanisme hukum rampung.

“Kita tidak boleh menghakimi sebelum proses pemeriksaan selesai, tetapi kalau nanti terbukti ada unsur kesengajaan atau pelanggaran, maka hukum harus ditegakkan dengan tegas. Tidak boleh ada yang kebal hukum.”

Koordinasi Lintas Lembaga

Kantor Staf Presiden menyatakan akan terus mengawal sinergi antar-lembaga dalam penanggulangan karhutla. Koordinasi tersebut mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, serta Polri.