Presiden Prabowo: Pendidikan SD hingga Universitas Negeri Harus Gratis

Prabowo Dorong Pendidikan Negeri Gratis dari SD hingga Universitas

Jurnalnaya.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan yang ingin diperjuangkan pemerintah: pendidikan di lembaga negeri harus dapat diakses tanpa biaya, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Penegasan itu menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan mendasar yang tidak semestinya membebani keluarga Indonesia.

Jenjang yang disebut mencakup SD, SMP, SMA, dan universitas negeri. Bagi Prabowo, pembebasan biaya pendidikan negeri bukan sekadar gagasan umum, melainkan agenda yang perlu dibahas segera melalui rapat terbatas pemerintah.

“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas (rapat terbatas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis.”

Rapat Terbatas untuk Menindaklanjuti Gagasan

Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat, 18 September 2026. Prabowo mengatakan pembahasan internal pemerintah akan dilakukan untuk mengkaji langkah mewujudkan pendidikan negeri tanpa pungutan biaya. Penekanannya mencakup seluruh tahapan pendidikan formal yang dikelola negara, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

Komitmen ini penting bagi keluarga yang menjadikan sekolah negeri sebagai pilihan utama. Biaya pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses belajar di kelas, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan orang tua menjaga keberlanjutan pendidikan anak. Akses yang lebih terbuka diharapkan memberi ruang lebih besar bagi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan sesuai jenjangnya.

Prabowo kemudian memperjelas cakupan kebijakan yang ia maksud. Ia menyebut langsung jenjang-jenjang pendidikan negeri yang harus digratiskan, sehingga arah gagasannya tidak berhenti pada pendidikan dasar saja.

“Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis.”

Pendidikan Dipandang sebagai Hak Anak Indonesia

Penegasan terbaru itu melanjutkan komitmen yang telah disampaikan Prabowo dalam pidato tentang RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan pemerintah akan berupaya agar anak-anak Indonesia bisa menempuh pendidikan di sekolah negeri secara gratis.

Pendidikan diposisikan sebagai hak seluruh anak Indonesia. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memperluas kesempatan belajar tanpa menjadikan biaya sebagai penghalang. Gagasan pendidikan negeri gratis juga berkaitan dengan tujuan menghadirkan layanan publik yang dapat dijangkau masyarakat luas.

Bila diwujudkan, kebijakan ini akan membutuhkan pembahasan yang cermat mengenai pembiayaan, kesiapan satuan pendidikan, serta keberlanjutan mutu layanan. Pendidikan gratis tidak hanya berkaitan dengan tidak adanya pungutan bagi peserta didik, melainkan juga menuntut dukungan bagi kebutuhan sekolah dan kampus agar proses belajar tetap berjalan baik.

Prabowo turut menyinggung pertanyaan yang kerap muncul saat pembiayaan program publik dibahas, yakni asal dana untuk mendukungnya. Ia mengaitkan ruang pembiayaan tersebut dengan uang negara yang hilang akibat praktik korupsi dan pencurian.

“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri.”

Prioritas Pendidikan dalam Agenda 2027

Selain memperluas akses pendidikan tanpa biaya di institusi negeri, agenda pemerintah pada 2027 juga mencakup revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran. Dua prioritas tersebut berjalan seiring dengan pembahasan pendidikan gratis, karena akses yang lebih luas perlu didukung lingkungan belajar yang memadai.

Revitalisasi satuan pendidikan berkaitan dengan upaya memperkuat kondisi tempat belajar. Sementara digitalisasi pembelajaran mengarah pada pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Kedua agenda itu menunjukkan bahwa pembahasan pendidikan tidak hanya menyentuh biaya, tetapi juga kualitas dan kesiapan proses belajar menghadapi kebutuhan masa kini.

Bagi masyarakat, pernyataan Presiden menjadi sinyal bahwa isu biaya pendidikan negeri akan memperoleh perhatian dalam agenda pemerintah. Tahap berikutnya adalah pembahasan kebijakan melalui rapat terbatas yang telah disebutkan. Dari proses itu, pemerintah akan perlu merumuskan langkah yang memungkinkan tujuan pendidikan gratis diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Perhatian terhadap pendidikan dasar hingga universitas negeri juga memperlihatkan pentingnya kesinambungan akses. Anak-anak tidak hanya membutuhkan kesempatan masuk sekolah, tetapi juga peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya tanpa terhambat persoalan biaya. Dengan demikian, pendidikan gratis dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kesempatan belajar sepanjang jalur pendidikan formal.

Komitmen Prabowo menegaskan kembali posisi pendidikan sebagai tanggung jawab negara dan hak bagi anak-anak Indonesia. Rencana pembahasan lebih lanjut akan menjadi penentu bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan, pembiayaan, serta pelaksanaan di sekolah dan perguruan tinggi negeri.