BGN Coret 1.653 Sekolah dari Daftar Penerima MBG
BGN Keluarkan 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Perluasan Difokuskan ke Wilayah Prioritas
Jurnalnaya.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mencabut status 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Sebagian besar sekolah yang dikeluarkan dari daftar tersebut merupakan lembaga pendidikan swasta.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan keputusan itu pada Kamis, 10 September 2026. Langkah ini menjadi bagian dari penataan data penerima program agar layanan makanan bergizi dapat dijalankan secara lebih tepat sasaran, aman, dan efisien.
“Saya, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia,” kata Sudaryono.
Penyesuaian daftar penerima dilakukan setelah BGN membangun koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Kerja sama antarlembaga itu diarahkan untuk mendata seluruh satuan pendidikan di Indonesia, termasuk sekolah negeri, sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
“Kami juga telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Kementerian Agama, untuk kemudian mendata seluruh satuan pendidikan atau sekolah yang ada di Indonesia,” ujar Sudaryono.
Lebih dari 340 Ribu Sekolah Sudah Dilayani
Data yang dihimpun BGN menunjukkan jumlah satuan pendidikan di Indonesia melampaui 580 ribu sekolah. Cakupan tersebut mencerminkan luasnya sasaran MBG, karena program ini menyentuh berbagai bentuk layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Dari total itu, lebih dari 340 ribu sekolah telah memperoleh pelayanan program MBG. Artinya, makanan bergizi sudah disalurkan atau layanan program telah tersedia bagi ratusan ribu satuan pendidikan.
Meski demikian, masih ada sekitar 240 ribu sekolah yang belum memperoleh manfaat MBG. Kesenjangan cakupan ini menjadi perhatian BGN, terutama karena banyak sekolah yang belum terlayani telah mengajukan permohonan agar bisa masuk dalam program.
Permohonan tersebut tidak otomatis berarti seluruh sekolah akan langsung menerima layanan dalam waktu bersamaan. BGN perlu melakukan pemeriksaan dan penyesuaian terhadap kebutuhan, kesiapan pelaksanaan, serta tahapan perluasan yang telah disusun.
“Itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG itu secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” kata Sudaryono.
Bagi pihak sekolah, proses pendataan dan verifikasi menjadi unsur penting dalam perluasan program. Pembaruan data dibutuhkan agar penerima yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi satuan pendidikan di lapangan, sekaligus membantu pemerintah memetakan sekolah yang masih belum mendapatkan layanan.
Daerah 3T dan Wilayah Stunting Tinggi Jadi Perhatian
Dalam pengembangan cakupan MBG, BGN menempatkan daerah 3T sebagai prioritas. Istilah 3T merujuk pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Selain itu, daerah dengan angka stunting yang tinggi juga akan didahulukan dalam tahapan pelayanan berikutnya.
Prioritas tersebut menempatkan kebutuhan gizi dan tantangan akses sebagai pertimbangan utama. Wilayah yang jauh dari pusat layanan atau memiliki keterbatasan infrastruktur memerlukan perencanaan distribusi yang lebih cermat agar program dapat berjalan berkelanjutan.
Sudaryono memberi gambaran kondisi di Maluku dan Papua. Di dua wilayah tersebut terdapat sekitar 15 ribu satuan pendidikan yang belum menerima layanan MBG. Karena itu, Maluku dan Papua termasuk lokasi yang akan menjadi fokus, bersama daerah lain dengan persoalan stunting yang masih tinggi.
Penentuan prioritas ini juga berkaitan dengan upaya memastikan program tidak hanya meluas secara jumlah, tetapi benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan dukungan lebih besar. Dengan tahapan yang terukur, pembukaan layanan diharapkan dapat disesuaikan dengan kapasitas pelaksanaan di setiap daerah.
Pembukaan Dapur SPPG Dilakukan Bertahap
BGN mengaitkan penataan penerima MBG dengan pelaksanaan aktivasi pembukaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keberadaan SPPG menjadi bagian penting dalam mendukung penyediaan makanan bergizi bagi sekolah-sekolah yang masuk dalam cakupan layanan.
Perencanaan dapur SPPG perlu mengikuti peta kebutuhan penerima, terutama di wilayah prioritas. Data sekolah yang akurat akan membantu menentukan lokasi pelayanan serta tahapan pembukaan dapur secara lebih terarah.
“Kami segera membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” ujar Sudaryono.
Pencoretan 1.653 sekolah dari daftar penerima tidak mengubah fakta bahwa cakupan MBG masih terus dikembangkan. Penataan itu justru menjadi bagian dari upaya memperbaiki basis data dan memastikan penyaluran manfaat sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
Ke depan, sekolah yang belum memperoleh MBG akan tetap menjadi perhatian melalui proses investigasi dan perluasan bertahap. BGN menempatkan daerah 3T, Maluku, Papua, serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi sebagai prioritas dalam pengembangan layanan berikutnya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is BGN Coret 1 653 Sekolah?BGN Coret 1 653 Sekolah is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does BGN Coret 1 653 Sekolah matter?BGN Coret 1 653 Sekolah matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.