KPK: OTT Pejabat Pertanahan Diduga Terkait Pengurusan HGB di Bogor
KPK Dalami Dugaan Suap Pengurusan HGB di Bogor
Jurnalnaya.com – KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengusut operasi tangkap tangan yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penindakan tersebut diduga berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor.
Dalam operasi itu, tim KPK mengamankan 17 orang. Di antara pihak yang dibawa untuk pemeriksaan terdapat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa perkara tersebut mengarah pada pengurusan hak atas tanah berupa HGB. HGB merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dalam batas waktu serta ketentuan yang berlaku.
“Peristiwa tertangkap ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB atau hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Penyidik Belum Rinci Nilai dan Alur Dugaan Suap
KPK belum memaparkan secara lengkap nilai uang maupun bentuk penerimaan yang diduga terjadi dalam perkara ini. Penyidik masih menelusuri rangkaian kejadian, peran setiap pihak, serta kemungkinan adanya transaksi lain yang berkaitan dengan proses pengurusan HGB tersebut.
Budi menyebut tim penindakan turut mengamankan pihak lain karena terdapat dugaan penerimaan tambahan. Keterangan dan barang bukti yang diperoleh dalam operasi itu masih akan didalami untuk membangun gambaran perkara secara utuh.
“Diduga ada penerimaan-penerimaan lainnya sehingga dalam peristiwa tertangkap tangan ini juga tim mengamankan sejumlah pihak lain,” kata Budi.
Pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan menjadi tahap penting untuk menentukan hubungan antara dugaan pemberian, penerimaan, dan pengurusan administrasi pertanahan yang sedang diselidiki. Pada tahap ini, status hukum seluruh orang yang diperiksa belum dapat disimpulkan sebelum KPK mengumumkan hasil gelar perkara.
Penetapan Status Hukum Menunggu Ekspose Perkara
Setelah operasi tangkap tangan, KPK memiliki batas waktu 1 x 24 jam sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Dalam rentang waktu tersebut, penyidik mengumpulkan keterangan, memeriksa barang bukti, dan menilai kecukupan unsur untuk menetapkan tersangka.
Proses ekspose perkara masih dijadwalkan dilakukan pada malam hari setelah penindakan. KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah forum tersebut menghasilkan keputusan mengenai konstruksi perkara dan pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
“Untuk detail dari konstruksi perkara ini, bagaimana kronologi peristiwa tertangkap tangan, nanti kami akan update kembali karena malam ini masih akan dilakukan ekspose untuk menetapkan tersangka ya,” ucap Budi.
Operasi ini menjadi penindakan ke-20 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa lembaga antirasuah terus melakukan penanganan perkara melalui kegiatan tangkap tangan, di samping penyelidikan dan penyidikan pada perkara-perkara lain.
Pentingnya Integritas dalam Layanan Pertanahan
Pengurusan hak atas tanah memiliki dampak besar bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pembangunan kawasan. Dokumen pertanahan berperan dalam memberi kepastian penggunaan lahan, termasuk ketika tanah digunakan untuk bangunan, perumahan, kegiatan perdagangan, atau fasilitas lainnya. Karena itu, proses pelayanan di bidang pertanahan membutuhkan prosedur yang terbuka, dapat ditelusuri, dan bebas dari kepentingan pribadi.
Dugaan penyimpangan dalam pengurusan HGB dapat menimbulkan perhatian publik karena menyangkut layanan administratif yang berkaitan langsung dengan kepastian hukum atas tanah. Penanganan perkara ini diharapkan dapat menjelaskan apakah terdapat pelanggaran dalam proses yang sedang diperiksa serta siapa saja yang memiliki keterkaitan dengan dugaan tersebut.
Publik masih menunggu penjelasan resmi KPK mengenai kronologi operasi, bukti yang diamankan, nilai dugaan penerimaan, dan penetapan status hukum terhadap 17 orang yang terjaring. Informasi itu akan menjadi dasar untuk memahami arah penyidikan serta langkah hukum berikutnya dalam perkara pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KPK?KPK is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KPK matter?KPK matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.