Pemerintah Percepat Penyusunan Perpres Pertimahan
Percepatan Perpres Pertimahan: Langkah Strategis Pemerintah untuk Kedaulatan Harga Timah Dunia
Jurnalnaya.com – Indonesia menempati posisi unik di kancah global sebagai satu-satunya negara yang masih aktif memproduksi timah. Negara-negara seperti Bolivia, Malaysia, dan Thailand telah menghentikan produksi mineral tersebut. Di dalam negeri, hanya satu provinsi yang menyumbang hasil tambang timah, yakni Bangka Belitung.
Kondisi ini membuat pemerintah memandang serius persoalan tata kelola pertimahan. Melalui Direktorat Peraturan Perundang-Undangan, proses penyusunan peraturan presiden (perpres) tentang pertimahan kini dipercepat. Regulasi tersebut akan menjadi landasan hukum pengelolaan tambang timah di Provinsi Bangka Belitung, terutama di Kabupaten Belitung Timur yang sebelumnya diwarnai ketegangan sosial.
Proses Penyusunan Sudah Berjalan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa rancangan perpres pertimahan telah memasuki tahap penyusunan dan telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto serta Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
"Pemerintah sedang mempersiapkan rancangan peraturan presiden berkaitan pertimahan. Proses penyusunannya itu sudah dimulai dan sudah disampaikan kepada Pak Presiden (Presiden Prabowo Subianto) dan Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi)," kata Yusril di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026, dilansir dari Antara.
Yusril telah menginstruksikan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum agar mempercepat seluruh tahapan penyusunan. Selain itu, sebuah tim kecil dibentuk di bawah pimpinan Wakil Menteri Otto Hasibuan. Tugas tim ini adalah merumuskan langkah kebijakan serta kerangka legalitas yang memungkinkan PT Timah membeli bijih timah dari pertambangan masyarakat.
Rapat Koordinasi Multi-Pihak
Langkah percepatan ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah pejabat kunci, antara lain Wakil Jaksa Agung, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, perwakilan Pemda Provinsi Bangka Belitung, Pemda Kabupaten Belitung Timur, serta PT Timah.
Dalam forum tersebut, Yusril menekankan bahwa persoalan timah di Bangka Belitung merupakan perhatian serius pemerintah dan harus diselesaikan secara kolektif. Ia mengakui bahwa kekayaan mineral dan cadangan timah di Belitung selama ini belum dikelola secara optimal, sehingga Indonesia gagal menentukan harga timah di pasar global.
"Kita sebagai produsen harus menentukan harga timah dunia, wanton dipermainkan oleh orang lain. Kita harus menertibkan ke dalam, jangan lagi itu jadi penyeludupan," ungkap Yusril.
Ia menambahkan bahwa pemerintah kini berpikir strategis untuk menjadikan Indonesia produsen timah yang mandiri, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Dengan posisi sebagai produsen utama, Indonesia diharapkan mampu menetapkan harga timah dunia tanpa didikte oleh pihak luar.
Masalah Penyelundupan dan Harapan Kondusivitas
Yusril menyoroti fakta bahwa sejumlah negara menjadi eksportir timah dunia meskipun tidak memiliki tambang timah di wilayahnya sendiri.
"Dari mana dia dapat timah? Dari hasil penyelundupan yang ada di negara kita ini," ujar Yusril.
Oleh sebab itu, seluruh pemangku kepentingan — aparat penegak hukum, pemerintah, PT Timah, dan masyarakat — diwajibkan bekerja sama menata ulang industri timah agar Indonesia mampu menentukan harga global sekaligus memberikan kesejahteraan bagi rakyat.
"Saya kira itu inti masalahnya, dengan harapan mudah-mudahan masyarakat di Bangka Belitung itu mengetahui perkembangan ini dan tenang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Yusril.
Ia berharap langkah-langkah kebijakan yang sedang disiapkan dapat diterima oleh masyarakat Belitung, sehingga kondusivitas di wilayah tersebut tetap terjaga.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Pemerintah Percepat Penyusunan Perpres Pertimahan?Pemerintah Percepat Penyusunan Perpres Pertimahan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Pemerintah Percepat Penyusunan Perpres Pertimahan matter?Pemerintah Percepat Penyusunan Perpres Pertimahan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.