Bansos dan MBG Tingkatkan Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Prabowo-Gibran

Program Sosial Menguatkan Penilaian Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jurnalnaya.com – Penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi dua unsur yang ikut membentuk penilaian positif masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam survei nasional Parameter Politik Indonesia (PPI), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan tercatat sebesar 65,4 persen.

Angka tersebut menggambarkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian baik terhadap kerja pemerintah pada periode survei. Kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya bantuan sosial dan penyediaan makanan bergizi, memiliki peran penting dalam membangun persepsi tersebut.

MBG Masuk Tiga Program Prioritas dengan Penilaian Positif

Program Makan Bergizi Gratis tetap memperoleh perhatian besar di tengah berbagai pandangan yang muncul di ruang publik. PPI menempatkan MBG sebagai salah satu dari tiga program prioritas yang dinilai baik oleh masyarakat. Posisi ini menunjukkan bahwa program tersebut memiliki tingkat penerimaan yang cukup kuat, meskipun pelaksanaannya tidak lepas dari kritik dan perdebatan.

“Tentu terlepas dari pro dan kontra dan kritiknya, MBG masih menempati ranking yang ketiga yang dinilai sebagai program prioritas yang dinilai baik oleh publik,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno dalam rilis surveinya dikutip Minggu, 18 Oktober 2026.

Penilaian terhadap MBG tidak berdiri sendiri. Dalam konteks kebijakan sosial, masyarakat juga memperhatikan sejauh mana program pemerintah menjangkau kebutuhan sehari-hari, berjalan konsisten, serta memberi dampak yang mudah dipahami. Bantuan sosial dan program pangan bergizi menjadi contoh kebijakan yang dekat dengan kebutuhan rumah tangga dan kelompok penerima manfaat.

Dengan demikian, capaian kepuasan publik tidak hanya terkait satu program. Penilaian warga terbentuk dari gabungan pengalaman mereka atas berbagai kebijakan, layanan, dan arah kerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penegakan Hukum hingga Infrastruktur Ikut Mempengaruhi Persepsi

Selain bansos dan MBG, sejumlah bidang lain turut menyumbang pandangan positif terhadap kepemimpinan nasional. Penegakan hukum terhadap koruptor menjadi salah satu perhatian publik, bersamaan dengan penguatan sektor pertanian, layanan cek kesehatan gratis, serta pembangunan infrastruktur.

Rangkaian isu tersebut memperlihatkan bahwa warga menilai pemerintah melalui beberapa lapisan kebijakan. Penanganan korupsi berkaitan dengan harapan atas tata kelola yang lebih baik. Sektor pertanian berhubungan dengan kepentingan produsen pangan dan ketahanan pasokan. Sementara itu, layanan kesehatan gratis dan infrastruktur menyentuh aspek akses pelayanan serta aktivitas masyarakat di berbagai daerah.

Keberagaman faktor itu juga menjadi catatan penting bagi pemerintah. Program yang dinilai baik perlu dijaga kesinambungannya, sementara bidang yang belum menghasilkan kepuasan setara memerlukan penguatan kerja bersama. Kepuasan publik dapat berubah seiring pengalaman masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Kepercayaan terhadap Masa Depan Pemerintahan Tetap Tinggi

Survei PPI juga mencatat adanya optimisme publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas ke depan. Sebanyak 67 persen responden menyatakan yakin pemerintahan mampu bekerja dengan baik pada masa mendatang.

Di sisi lain, 24,4 persen responden menyampaikan keraguan. Sementara itu, 8,6 persen responden tidak memberikan jawaban. Komposisi ini menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat menjadi pandangan dominan, tetapi masih terdapat kelompok warga yang menunggu pembuktian lebih lanjut dari pelaksanaan program dan kinerja pemerintah.

Optimisme publik merupakan modal politik sekaligus tanggung jawab. Pemerintah perlu menerjemahkan kepercayaan tersebut ke dalam hasil kerja yang konsisten, terutama pada program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan kebijakan akan menentukan apakah penilaian positif dapat dipertahankan.

Penilaian terhadap Prabowo dan Gibran

Pada tingkat personal, survei merekam kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto sebesar 65,2 persen. Adapun tingkat kepuasan untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada pada angka 49 persen.

Perbedaan angka itu menjadi bagian dari evaluasi terhadap kerja kepemimpinan nasional. PPI menilai peningkatan kinerja secara bersama-sama diperlukan apabila pemerintahan ingin membawa tingkat kepuasan kembali melampaui 70 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa untuk mampu mengembalikan level kepuasan hingga di atas 70 persen dibutuhkan peningkatan kinerja bersama,” tulis laporan data survei resmi PPI.

Evaluasi semacam ini menempatkan kepuasan publik bukan sekadar angka popularitas. Angka tersebut dapat dibaca sebagai gambaran sementara atas respons warga terhadap kebijakan yang berjalan, komunikasi pemerintah, dan hasil yang mereka rasakan. Karena itu, capaian 65,4 persen sekaligus menunjukkan ruang untuk meningkatkan kepercayaan dari kelompok yang masih ragu atau belum memberikan penilaian positif.

Metode dan Jangkauan Survei

Survei nasional PPI melibatkan 1.200 responden yang berusia setidaknya 17 tahun atau telah menikah. Responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi, mencakup 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa atau kelurahan.

Pengambilan sampel dilakukan memakai metode multistage random sampling. Wawancara tatap muka berlangsung dari 26 September sampai 6 Oktober 2026. Cakupan wilayah dan metode pengumpulan data tersebut memberikan gambaran mengenai persepsi responden dari berbagai daerah di Indonesia pada periode survei.

Hasil survei ini menegaskan bahwa kebijakan sosial masih menjadi salah satu ukuran utama dalam penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Tantangan berikutnya adalah memastikan program yang telah memperoleh respons baik dapat dijalankan secara efektif, sambil memperkuat bidang-bidang lain yang menentukan rasa percaya publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.