DPR Undang Parpol Nonparlemen Bahas Revisi UU Pemilu Jumat Besok

DPR Siapkan Forum Aspirasi Parpol Nonparlemen untuk Revisi UU Pemilu

Jurnalnaya.com – Pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu memasuki tahap penyerapan pandangan dari partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR. Pimpinan DPR bersama Komisi II DPR dijadwalkan menerima pimpinan partai nonparlemen pada Jumat, 2 Oktober 2026, di Jakarta.

Agenda tersebut menjadi ruang bagi partai di luar parlemen untuk menyampaikan kepentingan, catatan, serta gagasan mereka mengenai arah perubahan aturan kepemiluan. Pertemuan ini penting karena revisi undang-undang pemilu berpotensi memengaruhi seluruh peserta pemilu, bukan hanya partai yang saat ini mempunyai wakil di parlemen.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan pertemuan itu merupakan tindak lanjut rencana komunikasi antara pimpinan DPR dan partai-partai nonparlemen. Aspirasi yang disampaikan nantinya akan menjadi bahan dalam pembahasan lebih lanjut di Komisi II.

“Terkait dengan pimpinan DPR yang seperti Pak Dasco (Wakil Ketua DPR) sampaikan untuk ketemu dengan pimpinan partai nonparlemen hari Jumat di Komisi II, tentu nanti kita update . Karena memang untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari partai-partai yang nonparlemen tersebut,” ujar Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Kamis, 1 Oktober 2026.

Masukan Partai di Luar Parlemen

Dialog dengan partai nonparlemen memberi kesempatan bagi kelompok politik yang belum memperoleh kursi DPR untuk terlibat dalam perumusan desain pemilu. Dalam sistem demokrasi, ketentuan pemilu menentukan antara lain cara peserta mengikuti kompetisi, mekanisme konversi suara menjadi kursi, dan persyaratan yang harus dipenuhi agar partai dapat berperan di lembaga perwakilan.

Keterlibatan beragam partai juga dapat memperluas perspektif dalam pembahasan. Partai yang berada di parlemen memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sementara itu, partai nonparlemen dapat mengemukakan pengalaman mereka sebagai peserta kontestasi yang belum berhasil mendapatkan representasi di DPR.

Pertemuan pada Jumat tersebut belum berarti keputusan atas materi revisi telah ditetapkan. Forum itu diarahkan untuk menghimpun masukan sebelum pembahasan substansi diperdalam melalui mekanisme di DPR. Setelah aspirasi didengar, berbagai usulan masih akan diuji dan dipertemukan dalam proses pembahasan internal legislatif.

Pemisahan Pileg dan Pilpres Masih Berupa Wacana

Salah satu isu yang muncul dalam diskusi revisi UU Pemilu adalah kemungkinan memisahkan jadwal Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Saan menyatakan gagasan tersebut masih berada pada tahap awal. Sejumlah partai memang mengajukan pandangan tentang desain pemilu, tetapi rincian dan titik temu kebijakannya belum ditetapkan.

Jika dibahas, pemisahan Pileg dan Pilpres akan berkaitan dengan pengaturan waktu penyelenggaraan dua pemilihan yang berbeda. Pileg menentukan wakil rakyat di lembaga legislatif, sedangkan Pilpres memilih presiden dan wakil presiden. Perubahan jadwal maupun desain pelaksanaannya perlu dibicarakan bersama dengan aspek teknis dan politik lain dalam sistem pemilu.

Saan menjelaskan bahwa Panitia Kerja atau Panja Komisi II DPR akan menjadi forum untuk mempertemukan usulan dari masing-masing partai. Di dalam Panja, berbagai pilihan desain kepemiluan akan dibahas secara lebih terperinci.

“Nanti di Panja itu pasti akan dibicarakan, akan dipertemukan dari usulan masing-masing partai terkait dengan desain kepemiluan seperti apa. Tadi seperti memisahkan Pileg dan Pilpres, ambang batas, terus juga district magnitude , semua nanti akan dibicarakan,” kata Saan.

Ambang Batas dan Besaran Daerah Pemilihan

Selain wacana pemisahan Pileg dan Pilpres, pembahasan juga akan menyentuh isu ambang batas serta district magnitude. Ambang batas dalam konteks kepemiluan merujuk pada ketentuan batas tertentu yang dapat berkaitan dengan perolehan suara atau persyaratan dalam pemilu. Sementara district magnitude berkaitan dengan jumlah kursi yang tersedia dalam suatu daerah pemilihan.

Kedua isu tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap kompetisi antarpartai dan representasi pemilih. Karena itu, pembahasannya memerlukan pertemuan pandangan dari berbagai peserta politik. Setiap pilihan pengaturan dapat memunculkan dampak berbeda terhadap peluang partai, bentuk persaingan di daerah pemilihan, dan komposisi perwakilan setelah pemilu.

Komisi II DPR memiliki peran penting dalam pembahasan isu pemerintahan dalam negeri dan kepemiluan. Melalui Panja, anggota DPR akan menyusun pembicaraan yang lebih teknis atas usulan-usulan yang masuk. Proses tersebut menjadi tahap penting sebelum perubahan aturan pemilu dapat dirumuskan dalam revisi undang-undang.

Bagi masyarakat, perkembangan revisi UU Pemilu perlu diperhatikan karena aturan ini menjadi fondasi penyelenggaraan pemilihan umum. Pertemuan dengan partai nonparlemen pada 2 Oktober 2026 menunjukkan bahwa tahap awal pembahasan tidak hanya berfokus pada pandangan partai yang telah memiliki kursi DPR, melainkan juga membuka ruang bagi peserta politik lain untuk menyampaikan aspirasi.

Hasil pertemuan tersebut akan menjadi salah satu bahan yang dapat memperkaya pembahasan Panja Komisi II. Adapun keputusan terkait pemisahan Pileg dan Pilpres, ambang batas, maupun besaran daerah pemilihan masih menunggu proses pembicaraan lanjutan di DPR.