KH Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Rais Aam PBNU 2026-2031

Muktamar ke-35 NU di Jombang Menetapkan Pemimpin Spiritual Baru Nahdlatul Ulama

Jurnalnaya.com – Di jantung Jawa Timur, tepatnya di kompleks luas Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, malam Minggu 30 Agustus 2026 menjadi saksi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Majelis Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), badan tertinggi yang berwenang memilih kepemimpinan spiritual Nahdlatul Ulama, menyepakati secara bulat nama KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmah 2026–2031. Keputusan ini diambil di tengah ribuan peserta Muktamar ke-35 NU yang memadati Gedung Serba Guna pesantren tersebut.

Proses Musyawarah dan Pengumuman Resmi

Penetapan tersebut bukan hasil voting terbuka, melainkan produk musyawarah tertutup yang melibatkan seluruh anggota majelis AHWA. Setelah deliberasi berlangsung, hasil akhirnya dibacakan di hadapan peserta muktamar oleh salah satu anggota majelis, KH Anwar Iskandar. Ia menyampaikan isi Berita Acara Rapat AHWA dengan tegas dan lugas:

“Setelah melakukan musyawarah tertutup, anggota Ahlul Halli wal Aqdi secara mufakat memutuskan bahwa nama Kiai Haji Miftachul Akhyar dipilih menjadi Rais Aam Pengurus Besar masa khidmah 2026–2031.”

Berita acara itu kemudian ditandatangani secara lengkap oleh seluruh ulama anggota AHWA tanpa satu pun yang absen. Nama-nama yang tercatat sebagai penandatangan meliputi KH Nurul Huda Jazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya (Waled Nu), KH Baharuddin HS, KH Miftachul Akhyar sendiri, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Abun Bunyamin, KH Anwar Manshur, serta Prof. KH Said Aqil Siroj. Tanda tangan kolektif ini menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kehendak bersama seluruh pemangku otoritas keilmiahan tertinggi NU.

Amanat Khusus untuk Kepemimpinan Mendatang

Di samping mengumumkan hasil pemilihan, majelis AHWA juga menyampaikan pesan normatif yang ditujukan langsung kepada Rais Aam terpilih. Inti pesan tersebut menekankan kewajiban merangkul seluruh potensi dan elemen internal Nahdlatul Ulama tanpa diskriminasi bentuk maupun afiliasi. KH Anwar Iskandar merumuskan amanat itu dengan kalimat yang menegaskan semangat kebersamaan:

“Ada catatan yang merupakan pesan dari para Ahlul Halli wal Aqdi semuanya, bahwa kepada Rais Aam terpilih diamanatkan untuk mengajak potensi-potensi yang ada di dalam Nahdlatul Ulama dalam bentuk apa pun, untuk ke depan bersama-sama merawat dan mengurus Nahdlatul Ulama secara bersama-sama.”

Pesan ini dapat dibaca sebagai respons terhadap dinamika internal organisasi yang selama beberapa dekade terakhir menghadapi tantangan kohesi. Dengan lebih dari 100 juta anggota terdaftar dan jaringan pesantren, majelis, serta lembaga sosial yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, Nahdlatul Ulama kerap menghadapi tekanan untuk mengakomodasi berbagai corak pemikiran dan praktik keagamaan di dalamnya. Amanat tersebut secara eksplisit menolak narasi eksklusivisme dan mendorong pendekatan inklusif dalam tata kelola organisasi.

Agenda Selanjutnya: Pemilihan Ketua Umum PBNU

Penetapan Rais Aam merupakan salah satu agenda paling krusial dalam rangkaian Muktamar ke-35. Begitu pengumuman selesai dan persidangan kembali berjalan, peserta langsung beralih ke agenda berikutnya yang tidak kalah strategis: persetujuan bersama antara Rais Aam terpilih dan majelis AHWA untuk membuka proses pemilihan Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031. Dalam struktur organisasi NU, Rais Aam memegang otoritas spiritual dan keilmiahan tertinggi, sementara Ketua Umum menjalankan fungsi eksekutif dan administratif. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam tata kelola organisasi.

Konteks dan Signifikansi Posisi Rais Aam

Untuk memahami bobot keputusan ini, perlu dipahami bahwa Rais Aam bukan sekadar jabatan seremonial. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, posisi ini setara dengan pemimpin tertinggi dalam hierarki keilmuan Islam — seorang mufti agung yang menjadi rujukan akhir dalam persoalan fatwa, kebijakan keagamaan, dan arah intelektual organisasi. Rais Aam dipilih bukan melalui mekanisme elektoral biasa, melainkan oleh segelintir ulama senior yang telah melalui proses pengkaderan panjang di lingkungan pesantren. Masa khidmah lima tahun (2026–2031) memberikan ruang bagi kepemimpinan untuk menjalankan program jangka menengah tanpa terganggu siklus politik elektoral.

Muktamar NU sendiri merupakan forum tertinggi organisasi yang diselenggarakan secara berkala, biasanya setiap lima tahun, untuk mengevaluasi arah kebijakan, memilih kepemimpinan, dan memperbarui visi organisasi. Muktamar ke-35 yang berlangsung di Jombang ini menjadi panggung bagi ribuan kiai, ulama, dan aktivis NU dari seluruh Indonesia untuk menentukan kompas organisasi menuju dekade berikutnya. Pemilihan Rais Aam selalu menjadi sorotan utama karena menentukan wajah intelektual dan spiritual NU di mata publik selama satu periode penuh.

Penetapan KH Miftachul Akhyar secara mufakat — tanpa satu pun suara dissenting di dalam majelis — mengirimkan sinyal kuat tentang konsolidasi internal NU menjelang periode baru. Dalam konteks organisasi sebesar Nahdlatul Ulama, konsensus semacam ini jarang terjadi dan kerap menjadi penanda bahwa para pemangku otoritas keilmiahan telah mencapai titik temu atas figur yang dianggap paling layak memimpin. Dengan demikian, malam di Tambakberas itu bukan sekadar prosesi administratif, melainkan pernyataan kolektif tentang arah dan identitas Nahdlatul Ulama untuk lima tahun ke depan.