KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid Terkait Kasus Suap HGB

KPK Pertimbangkan Pemeriksaan Nusron Wahid dalam Penyidikan Suap HGB

Jurnalnaya.com – Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam pengembangan perkara hasil operasi tangkap tangan pada September 2026 itu, kemungkinan pemeriksaan terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tetap terbuka.

Hingga Kamis, 1 Oktober 2026, belum ada jadwal pemeriksaan yang ditetapkan untuk Nusron. KPK menegaskan setiap pemanggilan akan ditentukan oleh kebutuhan penyidik setelah menilai fakta serta alat bukti yang dikumpulkan selama proses berjalan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa lembaganya akan mengumumkan pemanggilan saksi atau pihak terkait pada waktu yang tepat. Keterbukaan informasi tersebut, kata dia, merupakan bagian dari transparansi penegakan hukum.

“Termasuk pemanggilan saksi ataupun pihak-pihak terkait dalam suatu penyidikan perkara, kami pasti akan update, kami akan sampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi proses hukum di KPK,” kata Budi di Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.

Pemanggilan Saksi Menunggu Kebutuhan Penyidik

Dalam perkara pidana, pemeriksaan saksi dapat dilakukan untuk mengonfirmasi dokumen, aliran dana, komunikasi, maupun rangkaian peristiwa yang telah ditemukan penyidik. Karena itu, terbuka atau tidaknya pemeriksaan seseorang tidak otomatis menunjukkan status hukum tertentu. Langkah tersebut bergantung pada relevansi keterangannya terhadap materi penyidikan.

Budi belum merinci nama pihak yang akan dipanggil ataupun waktu pemeriksaannya. Ia menekankan bahwa KPK belum dapat mengungkap agenda pemeriksaan sebelum penyidik memutuskan kebutuhan pendalaman perkara.

“Siapa saja yang nanti dilakukan pemeriksaan, kapan waktunya, kami tentu belum bisa sampaikan saat ini. Kami pasti akan sampaikan pada waktunya untuk saksi siapapun, pihak siapapun,” ujar Budi.

KPK juga menyatakan seluruh kemungkinan masih dapat berkembang. Tim penyidik akan menelaah fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan, penyitaan, dan kegiatan lain dalam penyidikan sebelum menentukan tindak lanjut.

“Kita lihat perkembangannya. Semuanya bergantung pada proses penyidikan yang berjalan, apakah ada kebutuhan dari penyidik untuk melakukan pendalaman, semuanya terbuka kemungkinan itu,” kata Budi.

Delapan Tersangka dan Uang Tunai Rp106,3 Miliar

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada September 2026. Penyidik kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap serta gratifikasi terkait pengurusan izin HGB. Dalam rangkaian penindakan itu, KPK turut mengamankan uang tunai dengan nilai Rp106,3 miliar.

HGB merupakan salah satu hak atas tanah yang memberi kewenangan kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu. Pengurusan hak tersebut melibatkan prosedur administrasi pertanahan, sehingga dugaan penyimpangan dalam prosesnya menjadi perhatian serius bagi penyidik.

Para tersangka mencakup sejumlah nama dari lingkungan Kementerian ATR/BPN dan pihak lain. Di antaranya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta politikus Fahd El Fouz.

Selain mereka, penyidik juga mengamankan jajaran direksi dari pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara dalam praktik suap. Peran masing-masing pihak masih menjadi bagian dari proses pembuktian yang sedang disusun KPK melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti.

Penggeledahan di Sejumlah Ruang Direktorat

Untuk melengkapi berkas perkara, KPK telah melakukan penggeledahan pada tiga ruangan direktur jenderal dan beberapa kantor direktorat di Kementerian ATR/BPN. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik mencari dokumen maupun bukti lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.

Ruang kerja Nusron Wahid tidak termasuk lokasi yang digeledah dalam operasi tersebut. Meski demikian, tidak adanya penggeledahan di ruang kerja seorang pejabat tidak menutup kemungkinan KPK meminta keterangan apabila penyidik menilai hal itu diperlukan untuk memperjelas perkara.

Perkembangan penyidikan akan menentukan arah penanganan kasus selanjutnya, termasuk siapa saja yang dimintai keterangan. KPK menyatakan akan menyampaikan informasi kepada publik ketika terdapat langkah pemeriksaan baru yang dapat diumumkan tanpa mengganggu kebutuhan penyidikan.

Bagi masyarakat, perkara ini menyoroti pentingnya proses layanan pertanahan yang berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Penanganan hukum yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta, menjelaskan peran setiap pihak secara proporsional, serta memastikan pertanggungjawaban dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.