KPK Tangkap 14 Orang dalam OTT BNPB

KPK Periksa 14 Orang Usai Operasi Tangkap Tangan di BNPB

Jurnalnaya.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Salah satu pihak yang dibawa tim penindakan adalah Sekretaris Utama BNPB, Rustian.

Operasi ini menjadi OTT ke-22 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Ketua KPK Setyo Budiyanto telah mengonfirmasi adanya kegiatan penindakan tersebut di BNPB.

“Benar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Pejabat BNPB dan Pihak Swasta Turut Diamankan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa selain Rustian, pihak yang diamankan mencakup pejabat pembuat komitmen atau PPK di BNPB serta unsur swasta. KPK belum memerinci identitas seluruh orang yang terjaring maupun peran masing-masing dalam perkara yang sedang didalami.

“Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang,” ujar Budi Prasetyo, Selasa, 13 Oktober 2026.

Keberadaan pejabat pembuat komitmen dalam pemeriksaan menjadi perhatian karena jabatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan komitmen pengadaan dan kegiatan instansi. Namun, proses pemeriksaan yang berjalan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan hukum setiap pihak yang diamankan.

KPK masih memiliki waktu sesuai ketentuan hukum acara untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap pihak-pihak tersebut. Dalam tahap awal operasi tangkap tangan, penyidik biasanya mengumpulkan keterangan, memeriksa dokumen atau barang bukti yang diamankan, serta mencocokkan informasi dari sejumlah pihak.

Pemeriksaan Intensif di Gedung Merah Putih

Seluruh pihak yang terjaring OTT saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pemeriksaan dilakukan terhadap unsur dari BNPB maupun pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa itu.

“Sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi.

Tahap pemeriksaan awal penting untuk memperjelas rangkaian kejadian yang menjadi dasar operasi penindakan. KPK akan menelaah keterangan para pihak, keterhubungan antarindividu, serta bukti yang diperoleh saat kegiatan berlangsung.

Sampai status hukum diumumkan, seluruh orang yang diperiksa masih berada dalam proses pendalaman. Penetapan tersangka, apabila dilakukan, baru akan disampaikan setelah lembaga antirasuah menggelar perkara dan menyimpulkan kecukupan bukti.

Gelar Perkara Dijadwalkan Malam Ini

Budi menyatakan KPK menjadwalkan ekspose atau gelar perkara di tingkat pimpinan pada malam hari. Forum tersebut digunakan untuk menentukan status hukum atas peristiwa tangkap tangan di BNPB.

“Malam ini dijadwalkan dilakukan ekspose di tingkat pimpinan,” ujar Budi.

Keputusan hasil gelar perkara akan menjadi penanda apakah KPK melanjutkan penanganan terhadap pihak tertentu ke tahap penyidikan. KPK juga dapat menyampaikan konstruksi perkara, dugaan perbuatan, dan barang bukti yang ditemukan apabila proses penetapan status hukum telah selesai.

Kasus ini kembali menempatkan tata kelola lembaga penanggulangan bencana dalam sorotan. BNPB memiliki peran penting dalam koordinasi penanganan bencana di Indonesia, sehingga proses kerja, pengadaan, dan penggunaan anggaran di lingkungan lembaga tersebut membutuhkan pengawasan yang kuat.

Publik kini menunggu penjelasan resmi KPK mengenai perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut. Informasi lebih lengkap mengenai dugaan tindak pidana, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta perkembangan pemeriksaan akan bergantung pada hasil ekspose pimpinan KPK.