Motif Penyebab Karhutla: Jual Beli Kawasan hingga Perambahan

Penyidikan Karhutla Bermetamorfosis Menjadi Perkara Pidana: Dari Pembakaran Lahan hingga Transaksi Kawasan

Jurnalnaya.com – Langkah hukum Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai titik Sumatra maupun Kalimantan kini melampaui sekadar pencatatan lokasi serta luas area terbakar. Tim penyidik menelusuri kronologi kejadian, pola pemanfaatan kawasan, serta identifikasi pihak-pihak yang berperan maupun yang diuntungkan dari peristiwa tersebut.

“Kami tidak berhenti pada titik api. Penyidik menelusuri bagaimana kebakaran terjadi, siapa yang menguasai dan menggunakan kawasan, siapa yang melakukan, dan siapa yang memperoleh manfaat,” ujar Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, dalam keterangan resmi pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Pembukaan Lahan Sawit di Bukit Rimbang Baling

Di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Kabupaten Kampar, Riau, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembukaan kawasan hutan melalui pembakaran untuk penanaman kelapa sawit. Masing-masing memiliki posisi berbeda: satu bertindak sebagai pengelola lahan, satu lagi sebagai perantara transaksi kawasan hutan, dan satu lagi menjabat kepala kampung. Penyidikan turut mengungkap indikasi jual beli lahan yang berlokasi di dalam kawasan hutan.

Setelah melalui tahapan pemeriksaan saksi dan ahli, olah tempat kejadian perkara, serta gelar perkara bersama Korwas PPNS Polri dan Kejaksaan Agung, PT MAP resmi ditetapkan sebagai tersangka korporasi pada 14 Agustus 2026.

Temuan di Sungai Tengar-Pesaguan dan Tapanuli Selatan

Di Kawasan Hutan Produksi Sungai Tengar-Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, penyidikan menyasar areal PBPH PT IPB. Di lokasi itu ditemukan antara lain bibit kelapa sawit serta bangunan yang berdiri di dalam kawasan hutan.

Perkembangan lain tercatat pada perkara kebakaran di areal PBPH PT TN, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Area yang terbakar mencakup sekitar 16,98 hektare dan diproses dengan korporasi sebagai tersangka. Pada 18 Agustus 2026, berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), sehingga penanganan berlanjut ke tahap berikutnya dalam proses peradilan pidana.

Pemadaman dan Penegakan Hukum Berjalan Paralel

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa upaya pemadaman dan penelusuran pelanggaran tidak boleh dipisahkan satu sama lain.

“Api harus dipadamkan, tetapi penyebabnya juga harus ditemukan dan pihak yang bertanggung jawab harus diproses,” tegas Januanto.

Ia mengimbau seluruh pemegang izin serta pihak yang menguasai atau mengelola areal untuk memperkuat kesiapsiagaan selama musim rawan kebakaran. Personel, sarana pemadaman, sumber air, patroli, sistem deteksi dini, dan mekanisme respons terhadap titik api wajib dipastikan berfungsi secara nyata di lapangan.

Januanto juga menjelaskan bahwa tidak setiap pelanggaran otomatis berujung pada proses pidana. Ketidakpatuhan dapat dikenai sanksi administratif, sementara instrumen perdata dapat ditempuh apabila terdapat dasar hukum serta kerugian yang perlu dipertanggungjawabkan.

Kemenhut menegaskan bahwa pengawasan serta penegakan hukum akan terus dijalankan terhadap setiap indikasi pelanggaran karhutla, seiring upaya pemadaman dan pengendalian api di lapangan.