Pimpin Ratas, Presiden Prabowo bakal Tambah Anggaran untuk Mitigasi Bencana

Prabowo Perintahkan Peningkatan Anggaran Mitigasi Bencana: Indonesia Harus Siap Hadapi Ancaman Setiap Saat

Jurnalnaya.com – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah konkret untuk memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman bencana alam. Melalui rapat terbatas yang dipimpin langsung olehnya pada Senin, 7 September 2026, Kepala Negara menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus ditingkatkan secara signifikan. Keputusan ini lahir dari kesadaran bahwa posisi geografis Indonesia di kawasan cincin api Pasifik menjadikan negeri ini rentan terhadap berbagai jenis bencana secara berulang dan simultan.

Indonesia di Persimpangan Ancaman Alam

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, Indonesia secara alami menghadapi risiko gempa bumi, aktivitas vulkanik, kebakaran hutan, hingga cuaca ekstrem. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengingatkan bahwa kondisi ini bukan sekadar tantangan sesaat, melainkan realitas permanen yang menuntut kesiapsiagaan berkelanjutan dari seluruh aparatur negara.

“Ini adalah takdir kita negara yang berada di lingkaran api, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti ini mungkin pelajaran untuk kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.”

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Breaking News Metro TV dan menandai pergeseran kebijakan dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif dalam pengelolaan bencana nasional.

Beragam Ancaman yang Dibahas dalam Rapat Terbatas

Agenda rapat terbatas kali ini mencakup spektrum bencana yang tengah melanda atau mengancam berbagai wilayah. Di antaranya adalah gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap di sejumlah provinsi. Keberagaman jenis ancaman ini menuntut respons yang tidak seragam, melainkan terdiferensiasi sesuai karakteristik masing-masing bencana.

Prabowo menekankan bahwa penambahan anggaran bukan sekadar angka di dokumen keuangan negara, melainkan instrumen yang secara langsung meningkatkan kemampuan Indonesia untuk merespons, memulihkan, dan mencegah dampak bencana. Ia juga mencatat bahwa respons pemerintah tahun ini berjalan lebih cepat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sebuah indikator perbaikan dalam kecepatan pengambilan keputusan dan pengerahan sumber daya.

Pemulihan Pasca-Bencana di Pulau Sumatera

Salah satu fokus pembahasan adalah proses pemulihan di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prabowo menegaskan bahwa pemulihan dilakukan dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal, dan menilai hasil yang dicapai cukup berhasil.

“Kita pulihkan keadaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya kita cukup berhasil, kita atasi, kita ucapkan terima kasih semua unsur.”

Pernyataan ini sekaligus menjadi pengakuan atas koordinasi lintas instansi dan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah, hingga relawan masyarakat, dalam operasi pemulihan skala besar.

Kebakaran Hutan: Pengakuan Keterlambatan dan Komitmen Perbaikan

Penanganan karhutla juga menjadi bagian dari pembahasan rapat terbatas. Meskipun Prabowo mengakui adanya keterlambatan di sejumlah sektor operasional, ia menyatakan bahwa catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk merancang langkah antisipatif di musim berikutnya. Pendekatan ini menggeser paradigma dari sekadar memadamkan api menjadi mencegah kebakaran sebelum terjadi, melalui pemantauan dini, pembasahan lahan, dan penegakan hukum terhadap pembakar.

Prinsip “Lebih Baik Daripada Kurang” dalam Perencanaan

Untuk memastikan kesiapsiagaan di masa depan, Prabowo menginstruksikan agar seluruh perencanaan menggunakan prinsip kelebihan kapasitas. Ia secara spesifik menyebut nama-nama menteri yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan tersebut, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambufy.

“Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip lebih baik lebih daripada kurang. Artinya ini juga Mensesneg (Prasetyo Hadi) siapkan juga Menkeu (Purbaya Yudhi Sadewa), Menteri Bappenas (Rachmat Pambufy) lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik.”

Instruksi tersebut mengisyaratkan penambahan armada helikopter untuk water bombing, peningkatan jumlah pompa air untuk operasi pemadaman darat, serta penguatan personel pemadam kebakaran di tingkat daerah. Ketiga komponen ini merupakan elemen kritis dalam rantai respons karhutla, di mana keterlambatan satu jam saja dapat mengubah kebakaran kecil menjadi kebakaran besar yang sulit dikendalikan.

Implikasi Kebijakan dan Konteks Lebih Luas

Rapat terbatas merupakan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di tingkat eksekutif, di mana presiden memimpin langsung pembahasan isu strategis bersama para menteri terkait. Keputusan yang diambil dalam forum ini memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh kementerian dan lembaga. Dengan demikian, arahan peningkatan anggaran mitigasi bencana yang disampaikan Prabowo bukan sekadar pernyataan politik, melainkan mandat operasional yang akan tercermin dalam dokumen perencanaan dan anggaran negara.

Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, yang menekankan peralihan dari penanganan bencana ke pengurangan risiko secara struktural. Peningkatan kapasitas preventif, termasuk investasi pada infrastruktur peringatan dini, logistik tanggap darurat, dan kapasitas pemadam, merupakan inti dari kerangka kerja tersebut.

Bagi masyarakat, keputusan ini membawa implikasi langsung: waktu respons terhadap bencana akan memendek, kemampuan evakuasi dan penyelamatan akan meningkat, serta risiko kerugian jiwa dan harta benda dapat ditekan lebih rendah. Namun, efektivitas kebijakan ini pada akhirnya bergantung pada konsistensi implementasi, transparansi penggunaan anggaran, dan koordinasi yang tidak terputus antar-tingkat pemerintahan, dari pusat hingga desa.