Filipina Tegaskan Akan Pertahankan Putusan Arbitrase Laut China Selatan

Manila Berkomitmen Kuat Pertahankan Ruling Arbitrase Laut China Selatan

Jurnalnaya.com – Presiden Ferdinand Marcos Jr. kembali menegaskan posisi tegas Manila dalam menjaga putusan arbitrase internasional tahun 2016 yang menolak klaim teritorial berlebihan Tiongkok di perairan Laut China Selatan. Pernyataan penting ini disampaikan dalam pidato kenegaraan di gedung Kongres Filipina pada Senin, 27 Juli 2026, yang dihadiri oleh para diplomat dan pejabat tinggi pemerintah.

Meskipun tidak menyebutkan Tiongkok secara eksplisit dalam pidatonya, Marcos menyampaikan kritik halus namun tegas kepada Beijing. Ia menegaskan bahwa masyarakat Filipina “tidak akan menyerah” kepada negara yang berusaha mendominasi wilayah perairannya. Komitmen ini menunjukkan konsistensi Manila dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya.

Pemerintah Anda akan melakukan segala yang diperlukan untuk terus mempertahankan putusan ini dengan memanfaatkan setiap cara damai dan hukum yang tersedia bagi republik terhadap setiap upaya, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang berupaya melemahkan pencapaian ini,” kata Marcos, dikutip dari AsiaOne, Selasa, 28 Juli 2026.

Kontroversi Konten AI China Daily

Pernyataan Marcos muncul beberapa hari setelah Manila memprotes publikasi media pemerintah Tiongkok, China Daily. Publikasi tersebut menampilkan gambar dan video berbasis kecerdasan buatan yang dinilai Manila mengandung unsur rasis serta merendahkan warga Filipina. Insiden ini menambah ketegangan diplomatik antara kedua negara.

Sebagai respons cepat, pemerintah Filipina memanggil Duta Besar Tiongkok untuk menyampaikan protes resmi atas konten yang dianggap menyinggung tersebut. Langkah ini menunjukkan keseriusan Manila dalam menangani isu-isu yang menyangkut martabat bangsanya.

Posisi Tiongkok vs Filipina

Kementerian Luar Negeri Tiongkok melalui juru bicaranya, Lin Jian, menyatakan bahwa video kontroversial itu tidak mencerminkan pandangan resmi pemerintah. Lin Jian menyebut putusan arbitrase sebagai “sandiwara politik yang disamarkan sebagai proses hukum”. Pernyataan ini konsisten dengan posisi Beijing selama ini.

Menurut Lin Jian, Tiongkok tetap berpegang pada pandangan bahwa keputusan arbitrase tersebut “ilegal, batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.” Namun, Filipina tidak mengubah sikapnya dan tetap berkomitmen pada putusan internasional.

Di sisi lain, Marcos menegaskan bahwa putusan arbitrase 2016 bersifat final dan mengikat. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut menjadi acuan dalam penafsiran dan penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Hal ini memperkuat dasar hukum posisi Manila.

Latar Belakang Sengketa Maritim

Filipina mengajukan gugatan arbitrase terhadap Tiongkok pada tahun 2013 setelah terjadi kebuntuan antara kapal-kapal kedua negara di wilayah yang diperebutkan. Hingga saat ini, Tiongkok tidak mengakui putusan arbitrase tersebut dan menolak berpartisipasi dalam proses hukumnya. Keputusan ini diambil setelah negosiasi bilateral tidak mencapai hasil.

Sengketa di Laut China Selatan melibatkan enam pihak, yaitu Filipina, Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Ketegangan di kawasan tersebut terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring bertambahnya konfrontasi antara kapal pemerintah maupun kapal penangkap ikan dari negara-negara yang bersengketa. Filipina Tegaskan Akan Pertahankan Putusan sebagai bentuk konsistensi diplomasi maritimnya.