New Policy: Korea Selatan Siapkan 500 Ribu Operator Drone untuk Hadapi Ancaman Korea Utara

Korea Selatan Perkenalkan New Policy: 500 Ribu Operator Drone untuk Kekuatan Pertahanan

New Policy – Seoul meluncurkan New Policy baru yang bertujuan meningkatkan kesiapan pertahanan dengan melatih hampir 500.000 anggota militer untuk mengoperasikan drone. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kemampuan tempur berbasis teknologi di seluruh lini pertahanan, seiring meningkatnya ancaman dari Korea Utara. Dengan adanya kebijakan ini, Korea Selatan memperhatikan perubahan paradigma perang modern yang semakin bergantung pada alat nirawak.

Strategi Nasional untuk Keunggulan Tempur

“New Policy ini merupakan langkah penting untuk menyiapkan sistem pertahanan yang lebih adaptif,” kata Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back, menurut laporan AsiaOne. Ia menjelaskan bahwa pelatihan bagi 500.000 operator drone akan dilakukan secara bertahap hingga 2029, dengan fokus pada pengembangan keterampilan penggunaan teknologi di semua unit militer.

Kebijakan tersebut juga mencakup rencana pengadaan 110.000 drone yang akan didistribusikan ke Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Korps Marinir. Setiap prajurit akan diberikan akses ke drone sebagai bagian dari perlengkapan standar, yang sebelumnya masih terbatas pada unit spesifik. Tujuan utamanya adalah menjadikan drone sebagai alat tempur universal yang bisa dioperasikan oleh semua anggota militer.

Penguatan Sistem Nirawak dan Inovasi Teknologi

Seoul juga berkomitmen untuk mempercepat pengadaan lebih dari 20.000 drone dengan biaya terjangkau. Alat-alat ini akan digunakan dalam berbagai tugas militer, seperti pemantauan wilayah, penyerangan target, dan pengintaian. Selain itu, pihak militer akan mengembangkan sistem kawanan drone berbasis kecerdasan buatan (AI) serta amunisi yang bisa bergerak di udara, memberikan kemampuan serangan yang lebih efektif.

Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap perkembangan kemampuan drone oleh Korea Utara, yang terus meningkatkan ancaman terhadap fasilitas militer dan sipil di wilayah Selatan. Ahn Gyu-back menekankan bahwa penggunaan drone secara masif telah mengubah cara berperang modern, memungkinkan operasi yang lebih cepat, efisien, dan bisa dilakukan dalam skala besar.

Dalam rangka memastikan kemandirian teknologi, pemerintah menargetkan penggunaan komponen dalam negeri dalam seluruh sistem drone. Ini dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko keamanan terkait komponen dari Tiongkok, yang sebelumnya menjadi sumber kekhawatiran karena kemungkinan pemantauan atau manipulasi data. Selain itu, New Policy ini juga mencerminkan kesadaran Korea Selatan akan perubahan strategi militer di Timur Tengah dan Ukraina, di mana drone menjadi elemen utama dalam operasi tempur.

Perencanaan pelatihan operator drone mencakup program pengembangan kompetensi selama 3-5 tahun, dengan fokus pada operasi bersama, taktik penggunaan drone, serta keterampilan manajemen risiko. Pemerintah juga mengalokasikan dana khusus untuk mempercepat pemanfaatan teknologi ini di semua lini, termasuk pengujian drone di medan terbuka untuk mengukur kinerjanya dalam kondisi nyata.

Dengan New Policy ini, Korea Selatan bertujuan menjadi negara yang unggul dalam penggunaan drone sebagai senjata strategis. Kebijakan yang diumumkan pada tahun 2023 ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun sistem pertahanan yang lebih modern dan responsif terhadap ancaman dari utara. Pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan tempur hingga 30% dalam beberapa tahun mendatang, dengan kontribusi nyata dari pelatihan massal dan penggunaan teknologi canggih.