Announced: AS Luncurkan Kampanye untuk Lemahkan ICC, Singgung Kedaulatan Nasional

Announced: AS Luncurkan Kampanye Lemahkan ICC, Singgung Kedaulatan Nasional

Announced – Pemerintahan Amerika Serikat secara resmi mengumumkan kampanye untuk melemahkan operasional Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam upaya menjaga kedaulatan nasional. Pengumuman ini dikeluarkan pada Senin, 13 Juli 2026, dan menyoroti ketidakpuasan Washington terhadap pengadilan internasional tersebut.

Strategi Kampanye dan Tuduhan Kedaulatan Nasional

Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa langkah ini melibatkan pendekatan lintas lembaga pemerintah, termasuk sanksi tambahan, pembatasan visa, dan tekanan diplomatik terhadap negara-negara sekutu. Langkah tersebut diharapkan dapat menghambat kemampuan ICC beroperasi secara efektif, menurut pihak AS.

“Kami akan menerapkan respons seluruh pemerintahan untuk secara sistematis melumpuhkan kemampuan ICC beroperasi, baik melalui tindakan terhadap personel militer maupun pejabat Amerika, maupun dengan cara lain yang dianggap mengancam kedaulatan nasional,” kata Departemen Luar Negeri AS, seperti dilaporkan Anadolu Agency.

Kampanye ini dianggap sebagai respons terhadap keputusan ICC yang menuntut warga negara AS, meskipun Amerika Serikat belum meratifikasi Statuta Roma. Kewenangan ICC untuk menuntut warga negara AS dianggap sebagai ancaman terhadap keputusan pemerintahan dan hukum nasional.

Penyelidikan Afghanistan dan Kritik Terhadap ICC

Pemerintah AS khusus menyoroti penyelidikan ICC terhadap personel militer dan intelijen negara tersebut, terkait dugaan pelanggaran hukum perang di Afghanistan sejak 2020. Dugaan kejahatan perang terus menjadi isu utama dalam hubungan antara Washington dan ICC.

Dalam artikel opini di The Wall Street Journal, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa pemerintahan Trump siap “membongkar ICC bata demi bata jika diperlukan.” Rubio menegaskan bahwa ICC telah menjadi lembaga supranasional yang mengesampingkan kewenangan negara berdaulat.

Ketegangan antara AS dan ICC semakin memuncak sejak pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan pemimpin Hamas Ibrahim al-Masri atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Tuduhan ini dianggap sebagai serangan terhadap keputusan AS dalam konflik regional.

Langkah Penegakan Hukum dan Dukungan ICC

Tahun lalu, Washington telah mengambil tindakan dengan menghukum 11 pejabat ICC, termasuk sembilan hakim dan jaksa utama, melalui pembekuan aset dan larangan perjalanan. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mendiskreditkan ICC.

Sebagai respons, organisasi hak asasi manusia DAWN (Democracy for the Arab World Now) menolak tuduhan AS bahwa mereka mendukung ICC. DAWN menegaskan bahwa seruan mereka bertujuan memastikan akuntabilitas semua pihak tanpa pengecualian.

Direktur Eksekutif DAWN, Omar Shakir, mempertanyakan kekhawatiran Washington terhadap kemungkinan pelanggaran hukum perang oleh personel Amerika. Sementara itu, Direktur Israel-Palestina DAWN, Michael Schaeffer Omer-Man, menyatakan bahwa organisasi tersebut akan mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah AS dalam waktu dekat.

Sebagai bagian dari kampanye ini, AS juga menyasar jaksa utama ICC yang dianggap memperkuat tuntutan terhadap negara-negara sekutu. Tuduhan bahwa ICC memiliki sikap bermusuhan terhadap Amerika Serikat dianggap sebagai alasan untuk memperkuat tekanan terhadap lembaga tersebut.