DPR AS Tolak RUU untuk Hapus Bantuan Militer ke Israel Sebesar Rp59,6 Triliun

DPR AS Tolak RUU Penghapusan Bantuan Militer ke Israel

DPR AS Tolak RUU untuk Hapus – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menolak RUU yang bertujuan menghapus bantuan militer ke Israel dengan nilai sebesar Rp59,6 triliun. RUU ini, yang telah dipropose oleh Thomas Massie dari Partai Republik, menghadapi penolakan yang signifikan dari anggota dewan. Keseluruhan proses pengambilan keputusan menunjukkan keengganan DPR AS untuk mengurangi dana militer yang dialokasikan untuk mendukung negara Tel Aviv, terutama dalam konteks konflik yang berlangsung di Jalur Gaza.

Detail Pemungutan Suara RUU Penghapusan Bantuan Militer

RUU penghapusan bantuan militer ke Israel yang dibahas oleh DPR AS memperoleh perlawanan dari sebagian besar anggota dewan. Hasil pemungutan suara menunjukkan 314 anggota menolak RUU tersebut, sementara 104 anggota memilih mendukung. Tiga belas orang lainnya mengambil sikap netral. Keseluruhan angka ini menegaskan bahwa kebanyakan dewan anggota lebih memihak kepada kebijakan luar negeri yang telah lama dipertahankan oleh pemerintah AS. RUU ini sebenarnya mengusulkan pengurangan dana sebesar USD3,3 miliar, tetapi justru mendapat penolakan yang luar biasa dari sebagian besar fraksi politik.

“Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara 314-104 menentang amandemen penghapusan bantuan militer ke Israel, dengan 10 anggota abstain,” kata laporan dari Anadolu, Kamis 16 Juli 2026. Penolakan ini menunjukkan bahwa suara DPR AS lebih condong pada kebijakan yang menjaga hubungan strategis dengan Israel.

Dalam perdebatan RUU tersebut, berbagai argumen dikemukakan oleh para anggota dewan. Sejumlah pemimpin fraksi Demokrat, seperti Hakeem Jeffries, memilih menolak RUU. Namun, Katherine Clark, ketua fraksi Demokrat, serta 102 anggota Partai Republik lainnya, termasuk Massie sendiri, memilih mendukung perubahan undang-undang ini. Dukungan tersebut muncul dari kelompok yang menilai bantuan militer ke Israel penting untuk menopang kekuatan militer negara tersebut dalam menghadapi ancaman dari Hamas dan gerakan lain di Timur Tengah.

Konteks Politik dan Alasan Penolakan RUU

Pemungutan suara menolak RUU penghapusan bantuan militer ke Israel ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks dalam DPR AS. Selama beberapa bulan terakhir, konflik antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza menjadi sorotan utama. RUU ini dirancang untuk mengurangi alokasi dana militer sebesar USD3,3 miliar, yang dianggap oleh sebagian anggota dewan sebagai langkah strategis untuk menekan kebijakan militer AS terhadap Israel. Namun, banyak anggota dewan berargumen bahwa dukungan militer tersebut dibutuhkan untuk memastikan stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.

Kritik terhadap kebijakan AS terhadap Israel semakin meningkat setelah operasi militer di Jalur Gaza yang memakan korban besar. Dilaporkan bahwa lebih dari 73.000 warga, termasuk anak-anak dan perempuan, terlibat dalam perang genosida yang dimulai pada 7 Oktober 2023. RUU untuk hapus bantuan militer ke Israel dianggap oleh sebagian pihak sebagai respons terhadap kejadian tersebut, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kepentingan politik dan diplomatik AS di Timur Tengah.

Analisis Pengaruh RUU Tolak Bantuan Militer

Penolakan RUU oleh DPR AS tidak hanya berdampak pada kebijakan luar negeri AS, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral dengan Israel. Bantuan militer yang terus dialokasikan diharapkan bisa menjadi aspek penting dalam memperkuat aliansi AS-Israel, terutama dalam konteks konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Dengan menolak RUU ini, DPR AS menunjukkan komitmen terhadap dukungan militer terhadap Israel, yang menjadi bagian dari kebijakan luar negeri pemerintah AS.

Dalam konteks geopolitik, RUU untuk hapus bantuan militer ke Israel ini juga menggambarkan perbedaan pandangan antara anggota dewan dari berbagai partai. Fraksi Republik cenderung lebih memperkuat dukungan terhadap Israel, sementara fraksi Demokrat membagi keputusan mereka antara menolak dan mendukung. Dengan menolak RUU ini, DPR AS menunjukkan keberatannya terhadap perubahan kebijakan militer yang dianggap strategis oleh sebagian besar anggota dewan. Hal ini juga bisa berdampak pada keputusan presiden AS terkait pengalokasian dana luar negeri.