Denmark dan 20 Negara Tolak Rencana Permukiman E1 Israel di Tepi Barat

Danish dan 20 Negara Lain Menentang Proyek Permukiman E1 Israel di Tepi Barat

Jurnalnaya.com – Kopenhagen — Denmark resmi menjadi bagian dari deklarasi bersama internasional yang menolak rencana perluasan permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. Langkah ini diambil bersama 20 negara lain serta Komisi Eropa, sebagaimana diumumkan melalui pernyataan resmi pada hari Selasa.

Kecaman terhadap Tender Pembangunan E1

Para penandatangan secara tegas mengecam keputusan pemerintah Israel yang menerbitkan tender pembangunan untuk proyek permukiman E1 di Tepi Barat. Dalam deklarasi yang dikutip oleh Anadolu Agency pada Rabu, 26 Agustus 2026, mereka menyatakan:

“Keputusan Pemerintah Israel untuk menerbitkan tender pembangunan proyek permukiman E1 tidak dapat diterima.”

Mereka mengingatkan bahwa proyek tersebut berisiko memecah wilayah Tepi Barat dan mengganggu kesinambungan teritorial kawasan Palestina, sehingga mengancam prospek tercapainya Solusi Dua Negara.

Hukum Internasional dan Kekerasan Pemukim

Deklarasi itu menegaskan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat dilarang oleh hukum internasional. Para penandatangan merujuk pada posisi komunitas internasional yang telah ditegaskan kembali melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di luar isu permukiman, dokumen tersebut juga menyoroti kondisi keamanan dan ekonomi di Tepi Barat. Negara-negara penandatangan menyampaikan keprihatinan mendalam atas apa yang mereka sebut “tingkat kekerasan pemukim terhadap warga sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya,” serta berbagai pembatasan yang menekan perekonomian Palestina.

Panggilan kepada Israel dan Sektor Swasta

Para penandatangan mendesak Israel untuk membatalkan rencana pembangunan E1 sekaligus menghentikan seluruh perluasan permukiman di Tepi Barat. Mereka juga menyerukan agar perusahaan-perusahaan tidak mengikuti tender pembangunan proyek tersebut.

Peringatan khusus disampaikan kepada dunia usaha mengenai kemungkinan konsekuensi hukum dan reputasi, termasuk risiko keterlibatan dalam tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Deklarasi itu ditutup dengan penegasan kembali komitmen seluruh penandatangan untuk mewujudkan perdamaian yang komprehensif, adil, dan langgeng berdasarkan Solusi Dua Negara.