Trump Teken Aturan Baru untuk Batasi Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran di AS

Trump Teken Aturan Baru Batasi Kewarganegaraan Kelahiran

Jurnalnaya.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump Teken Aturan Baru yang bertujuan membatasi pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Kebijakan ini resmi diluncurkan melalui dua perintah eksekutif yang dirancang untuk mengatasi fenomena birth tourism atau pariwisata kelahiran. Langkah ini menjadi respons langsung terhadap putusan Mahkamah Agung AS pada 30 Juni lalu yang membatalkan perintah eksekutif sebelumnya.

Kedua perintah eksekutif tersebut memiliki mekanisme berbeda namun saling melengkapi dalam mengatur status kewarganegaraan. Salah satu perintah fokus pada penolakan masuknya orang asing yang melakukan birth tourism secara komersial. Sementara perintah kedua memperluas kategori individu yang anaknya tidak lagi memenuhi syarat memperoleh kewarganegaraan berdasarkan kelahiran di tanah Amerika.

Penjelasan Detail Mekanisme Aturan Baru

Saat berbicara dengan wartawan di Ruang Oval setelah menandatangani kebijakan tersebut, Trump menyampaikan kritiknya terhadap putusan Mahkamah Agung. Ia menjelaskan bahwa ketentuan dalam Amendemen Ke-14 Konstitusi AS kini mengalami penyalahgunaan yang signifikan.

“Kami mendapat putusan Mahkamah Agung yang sangat disayangkan mengenai birthright. Jadi kami melakukan penyesuaian,” kata Trump, seperti dikutip dari The Telegraph pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Stephen Miller, Wakil Kepala Staf Gedung Putih, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan kebijakan ini. Menurutnya, sebagian warga negara asing sengaja datang ke AS hanya untuk melahirkan dengan tujuan agar anak mereka memperoleh kewarganegaraan Amerika secara otomatis.

“Aturan ini dibuat setelah Perang Saudara untuk anak-anak para budak. Namun sekarang orang membangun bisnis di sekitarnya,” ujarnya.

Berdasarkan informasi resmi dari Gedung Putih, salah satu aturan baru menetapkan sejumlah kategori anak yang tidak akan diberikan dokumen kewarganegaraan. Kategori tersebut mencakup anak yang lahir dari orang tua yang datang ke AS melalui transaksi komersial untuk tujuan melahirkan. Selain itu, termasuk juga anak anggota kelompok yang dikategorikan sebagai teroris, anak pejabat pemerintah asing, serta anak yang lahir di wilayah AS yang tidak secara otomatis memberikan kewarganegaraan berdasarkan hukum federal.

Tanggapan dan Kritik Terhadap Kebijakan

Kebijakan ini langsung mendapat tanggapan kritis dari berbagai pihak. Cyrus Mehta, seorang pengacara imigrasi dari New York, menilai aturan tersebut bertentangan dengan Amendemen Ke-14. Ia berpendapat bahwa definisi “transaksi komersial” yang digunakan dianggap terlalu kabur dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sementara itu, American Civil Liberties Union (ACLU) menegaskan kembali bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dijamin oleh Konstitusi. Organisasi ini menyatakan bahwa setiap perintah eksekutif yang berupaya menyerang birthright citizenship akan menghadapi tantangan hukum yang sama.

“Mahkamah Agung telah memutuskan isu ini. Setiap perintah eksekutif yang berupaya menyerang birthright citizenship akan bernasib sama seperti aturan Trump sebelumnya,” kata ACLU dalam sebuah pernyataan resmi.

FAQ: Pertanyaan Umum Tentang Aturan Baru

Apa itu birth tourism? Birth tourism adalah fenomena di mana warga negara asing datang ke Amerika Serikat dengan tujuan melahirkan agar anak mereka memperoleh kewarganegaraan AS secara otomatis.

Siapa saja yang terdampak aturan baru ini? Aturan baru ini memengaruhi anak-anak yang lahir dari orang tua yang datang melalui transaksi komersial, anak anggota kelompok teroris, anak pejabat pemerintah asing, dan anak yang lahir di wilayah AS tertentu.

Apakah aturan ini sudah berlaku? Ya, Trump Teken Aturan Baru pada 7 Agustus 2026 melalui dua perintah eksekutif yang langsung diimplementasikan oleh pemerintah federal.

Berapa lama proses peninjauan hukum? Proses peninjauan hukum diperkirakan memakan waktu beberapa bulan hingga tahun, tergantung pada jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan federal.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan imigrasi terbaru, Anda dapat mengunjungi halaman Metrotvnews.com yang menyediakan update berkala.