Key Strategy: Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang

Key Strategy: 3 Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang Ditetapkan Kejagung

Pengumuman Tersangka dalam Kasus Korupsi

Key Strategy – Dalam upaya memperkuat Key Strategy dalam penanganan korupsi bidang pertambangan, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan pengelolaan logam tanah jarang secara tidak sah. Kasus ini terjadi pada PT PMM selama periode 2018 hingga 2019, dan melibatkan pelanggaran terkait ketentuan ekspor sektor pertambangan. Dengan menetapkan tiga individu sebagai tersangka, Kejagung memperlihatkan komitmen dalam Key Strategy untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses ekspor logam tanah jarang.

“Tim penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, meliputi IS yang mewakili PT PMM, GP sebagai kepala Unit Pelayanan di PT Sucofindo Pangkalpinang, dan JK yang bertugas di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe C Pangkalpinang,” kata Syarif Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, saat memberikan keterangan di Gedung Bundar, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Juli 2026.

Peran Tersangka dalam Upaya Manipulasi Data

Syarif menjelaskan bahwa IS meminta GP untuk mengecek sampel ilmenit secara tidak menyeluruh. Tujuannya adalah agar kandungan mineral tanah jarang, yang termasuk dalam daftar bahan strategis yang dilarang diekspor, tidak tercantum dalam laporan hasil uji laboratorium sebagai dasar penerbitan dokumen ekspor. Dengan memanfaatkan Key Strategy dalam menyembunyikan fakta, para tersangka berhasil mengalirkan logam tanah jarang ke luar negeri tanpa mendapatkan izin yang sah.

“IS meminta GP melaporkan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan ilmenit memiliki kadar yang bisa diekspor, sekaligus memastikan logam tanah jarang tidak dimasukkan dalam laporan uji tersebut,” tutur Syarif.

Ketiga Tersangka dan Mekanisme Korupsi

GP, sebagai kepala Unit Pelayanan, dengan sengaja tidak melakukan uji sampel secara lengkap. Ia hanya mengecek bagian atas jumbo bag untuk menghindari kandungan mineral yang dilarang terungkap dalam laporan. Sementara itu, JK, sebagai petugas Bea Cukai, menyetujui penerbitan dokumen ekspor meski mengetahui bahwa barang milik PT PMM mengandung logam tanah jarang yang dilarang. Kombinasi tindakan ini menunjukkan efektivitas Key Strategy dalam mengakomodasi kepentingan bisnis sambil mengabaikan regulasi.

“JK tetap mengeluarkan dokumen ekspor tersebut,” ujar Syarif.

Dampak Ekonomi dan Penyebab Kerugian Negara

Kasus korupsi ini menyebabkan PT PMM melakukan ekspor logam tanah jarang secara ilegal sebanyak sekitar 390 ton. Kerugian keuangan negara dan perekonomian saat ini masih dalam proses perhitungan oleh auditor BPKP. Dengan Key Strategy yang diterapkan, para tersangka menciptakan celah hukum untuk mengalirkan sumber daya alam ke luar negeri tanpa memperhatikan manfaat strategis bagi negara.

“Dengan Key Strategy yang digunakan, korupsi ekspor logam tanah jarang ini terjadi secara terencana dan menguntungkan para pelaku,” tambah Syarif.

Tahapan Penyidikan dan Penetapan Tersangka

Proses penyidikan terhadap kasus ini dimulai dengan pemeriksaan terhadap sampel yang diperoleh dari PT PMM. Dalam Key Strategy penyidikan, tim investigasi menemukan indikasi bahwa para tersangka melakukan upaya kolusi untuk memalsukan hasil uji laboratorium. Syarat ekspor ilegal yang diakomodasi oleh JK melalui dokumen yang disetujui menunjukkan bagaimana Key Strategy digunakan untuk mempercepat proses tanpa memeriksa keakuratan data.

“Key Strategy dalam penyidikan ini memungkinkan penyelidikan dilakukan secara efektif, sekaligus memastikan pelanggaran korupsi terungkap secara menyeluruh,” kata Syarif.

Penahanan dan Persiapan Penuntutan

Para tersangka telah dikenai tindak pidana korupsi dengan Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 KUHP. Mereka akan menjalani penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI. Penetapan tiga tersangka ini menjadi bagian dari Key Strategy dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dengan memperjelas peran masing-masing pelaku, Kejagung menunjukkan komitmen untuk menindak tegas kasus korupsi yang mengganggu ekonomi nasional.

“Dengan Key Strategy yang konsisten, Kejagung akan terus mengungkap kasus korupsi sektor pertambangan hingga tuntas,” tutur Syarif.