Main Agenda: DPRD Setujui Usulan Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Tatar Sunda

Main Agenda: DPRD Setujui Usulan Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Tatar Sunda

Main Agenda – Setelah melalui berbagai diskusi intensif, Main Agenda mengungkapkan bahwa DPRD Jawa Barat telah secara resmi menyetujui usulan perubahan nama provinsi dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Keputusan ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya penguatan identitas lokal, yang sebelumnya sempat mengalami keterbentukan dan penurunan momentum selama beberapa tahun. Usulan tersebut kini siap diproses lebih lanjut dalam tahapan legislatif, menggeser fokus dari sejarah kota-kota besar ke makna budaya yang lebih luas.

Proses Legislatif dan Peran Fraksi

Persetujuan DPRD Jawa Barat tercapai setelah rapat panitia khusus di Ruang Komisi I, Bandung, yang dihadiri oleh semua fraksi di lembaga tersebut. Dalam sesi diskusi, para anggota fraksi sepakat mengusung perubahan nama provinsi sebagai bagian dari Main Agenda pembangunan daerah. Fraksi Gerindra dan NasDem yang selama ini cukup aktif dalam isu identitas lokal turut memberikan dukungan, sementara fraksi lain menegaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan visi nasional untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menekankan bahwa keterlibatan seluruh fraksi menjadikan keputusan ini lebih solid. “Main Agenda ini merupakan langkah strategis untuk merefleksikan semangat Sunda dalam pemerintahan,” ujarnya. Pihaknya juga menyebutkan bahwa rapat kali ini berbeda dari sebelumnya, karena seluruh utusan hadir secara lengkap, sehingga proses bisa diakhiri dengan kesepakatan resmi.

Historis dan Budaya: Mengapa Tatar Sunda?

Usulan perubahan nama provinsi ini bukan sekadar isu politik, tetapi juga memperkuat kisah sejarah wilayah Jawa Barat. Dosen Universitas Padjadjaran dan anggota tim peneliti, Ganjar Kurnia, menjelaskan bahwa sejarah mengaitkan wilayah Tatar Sunda dengan Banten hingga Cipamali, yang kini menjadi bagian dari Jawa Tengah. “Main Agenda ini sejalan dengan keinginan masyarakat untuk mengakui sejarah dan budaya Sunda sebagai bagian dari identitas daerah,” katanya.

Pernyataan Ganjar memberi konteks bahwa Tatar Sunda tidak hanya nama, tetapi juga konsep yang mencakup wilayah dan etos kehidupan. Pemilihan nama ini dianggap lebih inklusif dibandingkan Jawa Barat, yang secara langsung mengandung istilah “Jawa” yang mengarah pada identitas pulau. Proses perubahan nama juga dianggap perlu untuk menghindari kesan konservatif, sekaligus memperkenalkan kembali makna tradisional yang telah mengalami penurunan.

Dalam konteks kebijakan, perubahan nama diharapkan menjadi simbol keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan. Ganjar menyoroti bahwa pemerintah daerah harus memastikan kebijakan ini dijalankan secara efektif, termasuk dalam pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan sektor pariwisata. “Main Agenda ini akan memberikan dampak jangka panjang pada kesadaran dan kebanggaan masyarakat,” tambahnya.

Kesiapan Birokrasi dan Prospek Selanjutnya

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan telah meninjau naskah akademik usulan tersebut, tetapi masih menunggu instruksi pimpinan daerah sebelum melanjutkan langkah birokrasi. Analis kebijakan dari Biro Pemerintahan Setda Jabar, Faisal, menegaskan bahwa proses perubahan nama akan melibatkan evaluasi lebih lanjut, termasuk dalam pembuatan dokumen otonomi daerah (DOB) dan revisi peraturan daerah terkait.

Faisal menambahkan bahwa perubahan nama tidak hanya terkait lingkup administratif, tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat penggunaan nama lokal dalam berbagai sektor. “Main Agenda ini akan menjadi bahan perbandingan dalam membangun identitas yang lebih kuat, terutama dalam pelayanan publik dan promosi wilayah,” jelasnya. Meski ada tantangan administratif, ia menyatakan bahwa penggantian nama seperti Ujung Pandang menjadi Makassar telah menjadi contoh yang bisa diikuti.

Dalam rangka menyelesaikan Main Agenda ini, Pemerintah Provinsi Jabar juga berencana menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan perubahan nama kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi keraguan terkait implementasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan baru. Selain itu, pihaknya akan melakukan konsultasi dengan lembaga nasional untuk memastikan keputusan ini sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda bukanlah keputusan yang mudah. Setelah sebelumnya mengalami penurunan momentum pada 2013, 2015, dan 2020, kini proyek ini kembali mengambil langkah konkret. Ini menunjukkan komitmen bersama dari legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam menjaga kekhasan budaya Sunda. Dengan Main Agenda ini, harapan terus berlanjut untuk menempatkan wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari identitas nasional yang lebih luas.