New Policy: Prabowo Libatkan Profesor dan Ilmuwan di Posisi Strategis Pemerintah

Prabowo Libatkan Profesor dan Ilmuwan dalam Posisi Strategis Pemerintahan

New Policy akan menjadi pilar utama dalam strategi pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam pidato pembukaan acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Presiden Prabowo menegaskan pentingnya melibatkan para ahli dalam mengambil keputusan kritis. “Dengan New Policy ini, kita ingin memastikan setiap kebijakan pemerintah didukung oleh wawasan profesional dan inovasi ilmiah,” jelasnya, mencerminkan visi kebangsaan yang lebih berbasis data dan kecerdasan.

Strategi Membangun Pemerintahan Berbasis Ahli

Prabowo menjelaskan bahwa peran profesor dan ilmuwan tidak hanya sekadar konsultan, tetapi sebagai bagian integral dari proses pengambilan kebijakan. “Saya mengikuti praktik seorang nahkoda yang baik harus punya awak yang andal,” ujar Prabowo, menggambarkan bagaimana keterlibatan intelektual akan memperkuat kapasitas pemerintah menghadapi dinamika global. Ia menekankan bahwa New Policy ini bertujuan mengubah paradigma kebijakan tradisional menjadi model yang lebih dinamis dan adaptif.

Sebagai contoh, dalam sektor ekonomi, Prabowo menunjukkan keterlibatan ekonomis dan ilmuwan untuk merancang kebijakan yang mendorong inovasi teknologi. “New Policy ini akan memberikan ruang bagi profesor untuk berkontribusi dalam penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya, menyoroti upaya pemerintah dalam mengintegrasikan wawasan akademik ke dalam kebijakan pembangunan. Menurut Prabowo, ini adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan kebijakan di masa depan.

KSTI 2026 sebagai Platform Kolaborasi

Acara KSTI 2026 yang digelar di JICC, Jakarta, pada hari tersebut, menjadi wadah penting untuk menggali potensi ilmuwan dan profesor dalam memperkaya kebijakan nasional. Prabowo menyampaikan bahwa New Policy ini juga memperkuat komitmen pemerintah untuk berkolaborasi dengan akademisi, termasuk melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai disiplin ilmu. “Kami tidak hanya ingin mengundang ilmuwan, tetapi juga mengajak mereka berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan,” katanya, menekankan pentingnya partisipasi aktif dari kalangan intelektual.

Sebagai bagian dari New Policy, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan melibatkan ilmuwan dalam mempercepat transformasi digital dan transisi energi. Ia mengatakan, kepemimpinan yang efektif memerlukan tim yang terdiri dari berbagai ekspertise, termasuk keahlian di bidang sains dan teknologi. “New Policy ini adalah jembatan antara teori dan praktek, sehingga kebijakan bisa diimplementasikan dengan lebih tepat,” tegasnya, menunjukkan komitmen untuk mengubah struktur pemerintahan.

“Kalau kita mau menang sepak bola, kita harus punya manajer, coach, pelatih, tukang pijat yang baik, tukang bawa minuman yang baik, dan kesebelasan yang terbaik. Baru kita bisa jadi juara. Sama di semua bidang,” ujar Prabowo, membandingkan keberhasilan sebuah negara dengan tim yang terorganisasi secara optimal.

Dalam konteks kebijakan, Prabowo mencontohkan bagaimana keterlibatan profesor dan ilmuwan bisa mempercepat solusi atas masalah seperti perubahan iklim atau kemiskinan. “New Policy ini memastikan kebijakan tidak hanya dibuat dari atas, tetapi melalui dialog yang inklusif,” katanya, menyoroti bahwa para ahli akan menjadi pendamping dalam berbagai sektor vital. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada hasil nyata.

KSTI 2026 juga menjadi kesempatan bagi ilmuwan untuk menyampaikan rekomendasi tentang kebijakan jangka panjang. Prabowo mengatakan, New Policy ini akan membuka ruang bagi kalangan akademisi untuk berpartisipasi dalam berbagai forum diskusi nasional. “Mereka akan diberikan kesempatan untuk menyuarakan ide-ide yang mungkin belum terpikirkan oleh kita,” imbuhnya, menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi adalah kunci keberhasilan kebijakan. Dengan konsep ini, Prabowo berharap menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.