What Happened During: Prabowo: Hukum Tidak Boleh Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Prabowo: Hukum Tidak Boleh Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

What Happened During – Dalam pidatonya di perayaan Hari Bhayangkara ke-80, Presiden Prabowo Subianto membahas pentingnya keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Ia menegaskan bahwa “What Happened During” peristiwa tersebut menjadi momen untuk merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang harus berlaku sama bagi semua lapisan masyarakat. Menurut Prabowo, hukum tidak boleh hanya menjadi alat untuk menindas atau mempermudah kelompok tertentu. Ia menekankan bahwa hukum harus adil, transparan, dan terbuka, serta memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara yang rentan.

Konteks Pidato di Cikeas

Pidato Prabowo yang disampaikan di Satuan Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, menjadi momen penting dalam menjelaskan visi pemerintahannya terkait reformasi hukum. “What Happened During” penegakan hukum selama ini sering dikritik karena terkesan lebih keras terhadap kelompok yang lemah, sementara lemah terhadap kelompok yang kuat. Dalam pidato tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa keadilan dalam hukum adalah fondasi penting bagi stabilitas sosial dan politik. Ia menyoroti bahwa keadilan harus selalu menjadi prioritas, baik dalam kebijakan maupun dalam tindakan penegak hukum.

Prabowo juga menyinggung peran Korps Bhayangkara sebagai pelindung masyarakat. Menurutnya, Polri harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan, bukan hanya sebagai pihak yang menindak, tetapi juga memberikan perlindungan kepada warga negara yang merasa tertindas. Ia mengingatkan bahwa “What Happened During” kebijakan hukum yang diterapkan harus terukur dan objektif, serta mencerminkan aspirasi rakyat dalam setiap aspek pemerintahan.

Peran Pemerintah dalam Memperkuat Keadilan

Prabowo menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menegakkan hukum secara adil. Dalam konteks “What Happened During” pembangunan nasional, ia menyampaikan bahwa keadilan hukum adalah kunci untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Ia mencontohkan bahwa kebijakan hukum yang tidak adil dapat memicu ketidakpuasan dan tindakan protes dari masyarakat. Dengan demikian, hukum harus menjadi alat yang selalu siap mendukung kepentingan publik, bukan hanya keuntungan politik.

Menurut Prabowo, sistem hukum yang adil juga akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “What Happened During” penegakan hukum harus menjadi cerminan dari visi pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Ia menambahkan bahwa keadilan hukum bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang perlindungan hak-hak individu dan kelompok, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perbedaan status sosial atau ekonomi.

Kritik terhadap Keadilan Hukum yang Tidak Sama

Prabowo memberikan kritik terhadap keadilan hukum yang sering dinilai tidak merata. Dalam pidatonya, ia menyebutkan bahwa hukum sering kali terkesan tajam ke bawah, yaitu ketika masyarakat biasa mendapatkan hukuman yang lebih berat, sementara mereka yang berduit dan berkuasa lebih aman. “What Happened During” penegakan hukum ini menurut Prabowo harus diubah agar lebih seimbang dan berimbang. Ia menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat yang merata, tidak memihak, dan selalu mengutamakan keadilan.

Kritik ini disampaikan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja Polri dan memperkuat sistem hukum nasional. Prabowo mengharapkan bahwa “What Happened During” perubahan tersebut akan menjadi langkah konkret untuk memperbaiki keadilan dalam penerapan hukum. Ia juga menekankan bahwa rakyat yang paling rentan, seperti warga negara miskin atau kelompok minoritas, harus menjadi fokus utama dalam reformasi hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi instrumen pemerintah, tetapi juga menjadi alat untuk melindungi kepentingan publik.